Presiden Setujui Jatah Putra Daerah di PNS IKN

Catatan Rizal Effendi – ALHAMDULILLAH ada kabar baik buat putra-putri Kaltim. Presiden Joko Widodo menyetujui pemberian jatah atau kuota kepada putra daerah dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditempatkan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU).
Kabar itu disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas di sela-sela Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN Tahun 2024 di Jakarta, Kamis (14/3).

“Arahan Presiden meminta ada formasi yang dialokasikan secara khusus. Untuk IKN dapat mengajukan afirmasi bagi penduduk setempat,” jelasnya.

Sebelumnya, soal ini sudah disinggung oleh Pj Gubernur Akmal Malik. Dia meminta kepada Presiden memberikan kebijakan afirmasi berkaitan penerimaan PNS di IKN. Besarnya dia usulkan antara 1 sampai 7 persen.

“Supaya di IKN jangan sampai gedungnya saja yang bagus, tapi ngga ada sama sekali anak-anak dari Kaltim,” katanya.

Menpan sebelumnya menjelaskan, Pemerintah akan membuka seleksi CPNS untuk ditempatkan di seluruh kementerian dan lembaga (K/L) yang berkantor di IKN.

“Berdasarkan perhitungan kita terakhir, ada sekitar 200 ribu formasi yang disiapkan untuk IKN,” jelasnya.

Menindaklanjuti arahan Presiden, Menpan menegaskan Pemerintah akan memberikan kebijakan afirmatif untuk memberikan kuota khusus untuk putra-putri terbaik di wilayah Kalimantan Timur serta mutasi pegawai ASN dari Pemda-Pemda se-Kaltim ke IKN.

Sejauh ini Anas belum mengungkapkan berapa banyak jatah yang diberikan untuk Kaltim termasuk petunjuk teknis dalam pelaksanaannya. Tapi dia mengisyaratkan salah satu syarat untuk CPNS adalah fresh graduate (lulusan baru dari perguruan tinggi) yang bertalenta digital.

Jika kita berandai-andai jatah yang diberikan Presiden sampai 7 persen, maka ada 14 ribu putra-putri Kaltim yang bakal diterima menjadi PNS di IKN. Sesuatu yang besar dan membanggakan serta membuka harapan baru bagi anak-anak Kaltim mengabdi dan berkarier di IKN. Dengan jatah khusus itu, harapan kita seleksinya juga dilakukan antarputra Kaltim sendiri.

Ketua Bidang Politik Kebijakan Publik dan Ketenagakerjaan Ikatan Alumni (IKA) Unmul, Viko Januardhy menyambut baik adanya persetujuan Presiden Jokowi yang mengakomodir putra daerah.

“Kebijakan afirmasi bagi masyarakat lokal (Kaltim) sebenarnya telah tertuang dalam Undang-Undang (UU) IKN lampiran 2. Tinggal ditunggu petunjuk teknisnya,” katanya seperti diberitakan infosatu.co.

Berkaitan dengan petunjuk teknis dan persyaratan, menurutnya perlu ada perlakuan khusus dan tidak sama dengan syarat-syarat yang berlaku secara nasional. Misalnya syarat TOEFL, jangan dulu di atas 500. Bagi sarjana Kaltim cukup dipatok 425 sampai 450. Nanti kalau sudah 1-2 tahun bekerja di IKN, baru ditingkatkan sesuai standar 500.

“Syarat penguasaan bahasa Inggris dapat dilihat dari urgensinya. Instansi perizinan atau Kementerian Luar Negeri memang mutlak, tapi jangan samakan dengan mereka yang bakal bertugas sebagai Linmas atau Satpol PP,” ujar Viko memberikan perbandingan.

Dia juga minta Pemda dan perguruan tinggi di Kaltim menangkap peluang ini dengan baik. Jangan sampai lengah. Standar kelulusan juga harus benar-benar dijaga. Viko menunjuk Unmul saja setiap tahun menghasilkan 5.000 sarjana. Pasti sebagian tidak terakomodasi dengan peluang kerja yang ada. Karena itu kuota khusus di IKN menjadi peluang emas, yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin.
TIDAK DIRESPON BAIK
Di tengah gencarnya kita meminta jatah untuk Kaltim, ada kabar yang tak enak dari Otorita IKN. Kabar itu bertolak belakang dengan harapan kita. Sebab, informasi dari Otorita IKN mengungkapkan tidak gampang mengajak orang daerah masuk ke IKN. Misalnya dalam urusan mutasi. Otorita sudah menghubungi Pemda-Pemda, tetapi tidak mendapat respons yang positif.

Malah ada tenaga Analis SDM Aparatur Ahli Muda dari Pemda PPU yang diminta Otorita IKN terkesan tidak diizinkan oleh Pj Bupati Makmur Marbun. Sikap semacam itu juga terjadi di Pemda-Pemda lainnya termasuk dari Pemprov.

Kalau informasi itu benar, Pemprov dan Pemda se-Kaltim perlu duduk satu meja. Perlu disamakan persepsinya bahwa putra daerah atau ASN lokal yang bergabung atau ditarik ke Otorita IKN atau berbagai instansi di sana adalah kehormatan dan kebanggaan besar. Sekaligus untuk menepis kesan kita hanya menjadi penonton. Jadi Pemprov atau Pemda harus ikhlas melepas PNS-nya ke IKN.

Saya kira perlu dibentuk satu badan semipemerintah. Kolaborasi Pemprov, Pemda dan perguruan tinggi yang tugasnya menginventarisir dan menyiapkan putra-putri terbaik daerah, yang bisa didorong untuk bergabung ke Otorita atau berbagai instansi pemerintah yang segera berkantor di Sepaku.

Ada yang berpandangan sejumlah anak daerah kurang “pede” berkompetisi di IKN. Karena kalah kualitas atau ada alasan lain. Sehingga perlu diberikan motivasi dan semangat. Apalagi Presiden sudah setuju Kaltim diberikan jatah khusus. Jadi tidak perlu lagi takut bersaing, karena sudah ada keistimewaan.

Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Drs H Alimuddin, M.Si dan Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Dr Myrna Asnawati Safitri, SH, M.Si adalah dua kader terbaik dari Kaltim yang sekarang ini duduk di Otorita.

Alimuddin sebelumnya kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Sedang Myrna, putri tokoh politik dan pers Kaltim H Fuad Arieph sebelumnya berkarier di Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).

Kedua deputi ini mengaku berusaha menjembatani aspirasi daerah terutama berkaitan dengan perekrutan tenaga daerah.

“Maunya kita banyak anak-anak lokal bergabung, tentu kita senang. Tapi kita berharap Pemprov dan Pemda memberikan respons yang kuat untuk kepentingan ini,” kata mereka.

Sejauh ini, di badan Otorita terdapat dua direktur asal daerah. Satu masih Plt dan satu dari Kaltara. Ada juga tenaga berpendidikan S3 dari PPU dan beberapa lagi dari Kukar. PNS lokal yang mutasi ke IKN masih bisa dihitung dengan jari. Dari Balikpapan, Berau dan Bontang masing-masing baru satu, sedang dari PPU terbilang banyak kabarnya. Juga dari Kaltara.

Maunya kita putra-putri Kaltim dari 10 kabupaten/kota benar-benar terwakili di IKN. Tidak saja mengisi formasi di badan Otorita tapi juga di berbagai kementerian dan lembaga yang berkantor di sana. Kita ingin ada putra Kaltim berkarier di Kementerian Luar Negeri, di Setneg yang dekat dengan lingkaran Presiden, di Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR dan lembaga lainnya.

Sembari menunggu kapan dimulai pendaftarannya, kita berharap putra-putri Kaltim sudah menyiapkan diri mulai sekarang. Harus kerja keras mempersiapkan diri. Pasti waktunya tidak terlalu lama lagi. Karena Presiden Jokowi sudah ingin berkantor di sana.

Dari tulisan sebelumnya, saya berharap kuota untuk anak lokal tidak saja untuk instansi pemerintah, tetapi juga diakomodir oleh investasi swasta yang masuk ke IKN. Kalau ada yang mengabaikannya, boleh juga kita meminjam ucapan mantan gubernur Isran Noor.

Kata Isran yang dikenal sebagai Si Raja Naga: “Kalau ada yang menolak IKN, umurnya pendek.” Ayo siapa berani?(*)