Balikpapan, NPC – Upaya mengantisipasi stunting, calon pengantin di IKN akan diperiksa hemoglobin, tinggi dan berat badannya terlebih dulu, sebelum diberikan izin melangsungkan pernikahan. Langkah ini dimaksud untuk pengawasan dan pengendalian jumlah penduduk. Ketika jumlah penduduk dapat dikendalikan, maka kasus stunting atau gizi buruk pada anak yang menjadi isu nasional saat ini, akan lebih mudah diantisipasi.
Demikian keterangan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, di tengah penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan IKN terkait upaya pencegahan stunting di Nusantara. Penandatangan MoU dilakukan langsung Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dengan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, di Hotel Astara Balikpapan, Jumat (10/5/24).
“Kualitas SDM harus kita jaga bersama-sama, terlebih pesan Pak Presiden bahwa ‘stunting’ harus betul-betul diturunkan, maka IKN akan bisa menjadi percontohan agar tidak melahirkan ‘stunting’ baru. Setiap 1000 penduduk yg ada di Penajam Paser Utara dan wilayah sekitar IKN itu akan melahirkan sekitar 16 orang setiap tahunnya. Jadi kalau ada sekitar 200 ribu penduduk, maka Otorita IKN perlu menjaga kelahiran 3200 per tahun untuk mereka bebas gizi buruk,” papar Hasto.
Ditambahkan, setiap penduduk yang berencana menikah harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terkait kesehatan reproduksi dan potensi melahirkannya.
“Setiap ada yang mau nikah di sekitar IKN harus ‘discreening’. Catin wajib periksa HB (hemoglobin), tinggi badan dan berat badan. Diharapkan yang berisiko tinggi hanya sekitar 25%. Jadi dari 3200 kelahiran, kemungkinan ada 1600 bayi perempuan. Dari 1600 perempuan yang menikah, itu hanya sekitar 320 per tahun yang beresiko tinggi, yang terlalu kurus atau yang anemia. Sehingga profil SDM di sekitar IKN bisa disiapkan (by design) untuk dipastikan yang di IKN itu sehat dengan catatan ada aturan-aturan yang ketat,” imbuh Hasto.
Dalam kesempatan yang sama, Bambang juga menyampaikan harapannya agar perkembangan penduduk di IKN yang terkendali, dapat menjadi percontohan di tingkat nasional.
“Kita ingin melihat bagaimana tidak ada yang tertinggal, ‘no one left behind’. Kita berdoa kepada Allah SWT kiranya program yang mulia ini dapat berlanjut dan sesuai dengan harapan kita dan harapan Indonesia,” pungkas Bambang.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat Otorita IKN diantaranya Deputi Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Alimuddin, Staf Khusus Bidang Keselamatan Publik, Edgar Diponegoro dan Direktur Pelayanan Dasar Suwito. (hmsoikn/wan)
Editor : Luk
