“Kalau Emak Kurang Ajar, Bagaimana?”

Catatan Rizal Effendi – POLITIK dinasti menyeruak di Pilkada Serentak 2024 di Kaltim. Apalagi setelah beredar kabar ada aktivis muda Andi Muhammad Akbar dilaporkan ke aparat hukum gara-gara postingannya mempersoalkan politik dinasti. Dia dituduh melakukan ujaran kebencian dan menyerang pribadi.

Dalam debat pertama Pilwali Balikpapan di Hotel Novotel, Rabu (23/10) malam, politik dinasti juga ramai dibahas. Terutama dari pasangan No 2 Rendy Ismail-Eddy Darmawan dan Paslon No 3 Sabani-Syukri Wahid.

Yang bertanya soal ini adalah Eddy Darmawan kepada paslon No 3. Menurut dia, politik dinasti lagi ramai dibicarakan masyarakat Balikpapan.

“Menurut pandangan Saudara, apakah politik dinasti memang terjadi di Balikpapan. Jika memang terjadi seberapa serius masalahnya. Lalu apa rencana Saudara untuk menghambat terbangunnya politik dinasti?” begitu pertanyaannya.

Sabani berpendapat, meski tidak ada regulasi yang secara tegas melarang politik dinasti, akan tetapi praktik semacam ini dapat mengganggu jalannya pemerintahan dan menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat.

“Kita harus membangun politik yang benar-benar murni berdasarkan aspirasi masyarakat dan tidak diwarnai oleh kepentingan pribadi dan keluarga,” tegasnya.

Syukri menambahkan, pihaknya berkomitmen untuk tidak terjebak dalam budaya politik dinasti.

“Kita akan berkomitmen untuk tidak melestarikan budaya politik dinasti. Tidak akan memuluskan kepentingan keluarga dan kroni serta menghindari berbisnis selama berkuasa,” tandasnya.

Ketika menanggapi pernyataan Paslon No 3, Rendy Ismail juga menegaskan bahwa politik dinasti sebagai “penyakit demokrasi” yang menutup peluang bagi orang lain dan hanya menguntungkan kerabat saja.

“Saya tidak akan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau keluarga. Kami hanya ingin membangun pemerintahan yang adil, jujur dan transparan. Katakan tidak dengan dinasti,” tandasnya.

Ada kabar beredar gara-gara perdebatan masalah itu, para pendukung Paslon No 1 Rahmad Mas’ud-Bagus Susetyo tak enak hati. Nyaris terjadi kericuhan antar pendukung paslon di luar hotel. Syukur petugas keamanan sudah berjaga-jaga sehingga keadaan tetap bisa dikendalikan.

“Biasalah keadaan seperti itu. Secara umum tidak ada kejadian yang menonjol selama debat,” kata Kapolresta Balikpapan Kombes Anton Firmanto seperti diberitakan PusaranMedia.com.

SINGGUNG KORBAN KDRT
Debat Pilwali Balikpapan berlangsung menarik. Ketika menyampaikan visi misinya, Paslon No 2 Rendy-Eddy (Ready) langsung menembak sejumlah persoalan kota seperti masalah banjir, kelangkaan air bersih, kemacetan, antrean panjang BBM dan kelangkaan gas LPG sampai masalah kemiskinan.

“Kota Balikpapan tidak lagi masuk 10 besar kota yang nyaman dihuni. Pendapatan warganya menurun, harga kebutuhan pokok semakin tinggi dan upah minimum masih rendah,” tandas Rendy.

Paslon No 1 Rahmad Mas’ud-Bagus Susetyo mengusung visi menjadi Balikpapan sebagai kota global yang nyaman dihuni untuk semua dalam bingkai Madinatul Iman. Sedang visi paslon No 3, Sabani-Syukri Wahid yaitu menata Balikpapan menuju kota nyaman, modern dan sejahtera, terdepan berikan pelayanan dalam bingkai Madinatul Iman.

Soal kemiskinan sempat terjadi polemik antara Rahmad dan Sabani. Awalnya dari pertanyaan pasangan Rahmad, Bagus Susetyo. Dia meminta tanggapan Paslon No 3 soal program BPJS dikaitkan dengan meningkatnya angka kemiskinan di Balikpapan.

“Saya heran kenapa jumlah orang miskin makin banyak. Apa yang dilakukan selama ini? Program-programnya apakah belum tepat sasaran? Ini yang perlu kita evaluasi,” kata Sabani.

Rahmad sepertinya tak terima dengan pernyataan itu.

“Maaf bukannya saya mau menyinggung Bapak sebagai mantan Sekda Provinsi Kaltim. Masa tidak tahu kalau angka kemiskinan di Balikpapan sudah turun?” jelasnya.

Menurut Sabani, yang menyebut meningkatnya angka kemiskinan justru Bagus. Pasangan Rahmad sendiri.

“Bukan saya tidak tahu data, tapi Bapak Bagus sendiri yang mengatakan bahwa kemiskinan di Balikpapan meningkat. Makanya saya memberikan penjelasan dan bukan saya tidak tahu data,” timpal Sabani.

Berkaitan dengan BPJS gratis ketiga paslon sepakat bakal dilanjutkan.

“Kita akan setarakan baik pekerja maupun tidak. Itu sesuai komitmen kita ke depan untuk menyejahterakan warga Balikpapan,” kata Rahmad.

Tapi menurut Syukri, Pemkot selama ini kurang memperhatikan segmen masyarakat seperti penyapu jalan dan pekerja upah yang di bawah UMK. Dia menyebut penyapu jalan hanya menerima Rp2.150.000 dan pengambil sampah Rp2.700.000. Itu masih dipotong BPJS 5 persen.

“Nah kita akan meng-cover biaya mereka itu,” jelasnya.

Rahmad juga sempat membantah data korupsi yang disampaikan Syukri berkaitan data aduan ke KPK. Menurut Syukri, KPK merilis data dari 2021-2023 ada 312 pengaduan. Balikpapan tertinggi dengan 41 aduan.

“Ini bukti kota ini tidak nyaman lagi dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu kita akan membuat berbagai langkah,” ucapnya.

Menurut Rahmad data itu keliru. Hasil survei, persepsi antikorupsi Balikpapan 9,14. Sedang Indeks Persepsi Antikorupsi 3,5. Artinya Balikpapan masuk kategori bersih dari korupsi.

“Jadi kita harus bicara data, jangan ada pengalihan isu seolah-olah kota Balikpapan tertinggi korupsinya,” jelasnya.

Rahmad juga mengajak paslon lain dalam hal pemberantasan korupsi satu kata dalam perbuatan. Dia yakin kalau diri kita sudah mapan secara mandiri dan keluarga, mustahil dana APBD diselewengkan.

Dalam segmen lain, ada yang menarik dari ucapan Rahmad. Dia sempat menyebut adanya “ibu-ibu kurang ajar” dan tidak setuju kalau masalah KDRT disalahkan laki-laki semua.

Ini berkaitan dengan pertanyaan soal kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diajukan Rendy dari Paslon No 2. “Pertanyaan saya mewakili emak-emak, kaum perempuan. Kedudukan perempuan sering kali masih lemah di mata hukum. Contohnya banyak perempuan korban KDRT belum mendapat jaminan dalam melakukan perlawanan hukum. Apa yang Saudara lakukan dalam rangka memperbaiki dan memuliakan perempuan di hadapan hukum?” tanyanya.

Rahmad mengatakan pihaknya sepakat wanita, ibu-ibu harus dimuliakan.
“Kalau ada masalah hukum kita tindak lanjuti. Tentunya ada kepolisian yang menangani. Pemerintah harus mengawal. Tapi kita lihat deliknya. Jika memang tertindas terutama soal KDRT kita lihat permasalahannya. Jangan semuanya disalahkan laki-laki. Kalau emak-emaknya yang kurang ajar, bagaimana? Tentunya adab. Perbaikan moral harus kita perbaiki. Agama itu norma. Norma itu aturan, yang harus dipatuhi rumah tangga,” urai Rahmad menyahuti.

Menurut Rendy, salah satu komitmen pihaknya Paslon No 2, Rendy-Eddy memuliakan dan memberdayakan perempuan, menyejahterakan keluarga, ibu dan anak-anak. Termasuk keberpihakan dalam masalah hukum terhadap korban KDRT.

Rahmad menambahkan, tentunya KDRT pasti ada penyebabnya. Di antaranya masalah ekonomi, masalah kehidupan. Dia menunjuk program BPJS gratis kepada warga bukan penerima upah dan seragam gratis salah satu solusinya.

“Sudah kami lakukan, insyaallah akan kami tingkatkan,” tambahnya.

Ketika ada suara di audiens terkesan bereaksi terhadap penjelasannya, Rahmad berkata:

“Bukannya tidak nyambung. Ini penyebabnya, ini muaranya, sehingga tidak terjadi KDRT. Insyaallah akan kami lanjutkan termasuk pelatihan-pelatihan,” tambahnya lagi.

Meski debat berlangsung cukup seru, Ketua KPU Balikpapan Prakoso Yudho Lelono menilai dinamika debat masih kurang tajam. Menurutnya, paslon lebih cenderung memfokuskan pada pemaparan program kerja masing-masing dibandingkan terlibat dalam perdebatan yang lebih mendalam.

“Masing-masing ingin menonjolkan program kerjanya, sehingga perdebatan kurang begitu runcing,” tandasnya.(*)