Catatan Rizal Effendi – TANPA mengurangi penghargaan kepada warga dan relawan, petahana Isran Noor (IN) sudah memastikan menggunakan kendaraan partai pada Pilgub Kaltim 2024. Sebab, sampai batas akhir pendaftaran perseorangan, Minggu (12/5) pukul 00.00, IN tak muncul di KPU.
Sementara itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun (AH) terkesan masih “main dua kaki.” Secara resmi dia dan pasangannya Syaparudin sudah mendaftar lewat jalur perseorangan ke KPU. Tetapi dia juga masih aktif melakukan komunikasi dengan partai.
“Jalur partai masih yang utama,” katanya.
Syaparudin adalah ketua Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP). Dia juga wakil ketua PWNU Kaltim. AH memilih dia karena hubungannya sangat dekat. Dia dianggap banyak memberikan pemikiran yang konstruktif untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan di Kota Samarinda.
Menurut Ketua KPU Samarinda, Firman Hidayat, tidak masalah ada calon yang mendaftar di dua jalur, lewat partai dan perseorangan. Tapi pada saatnya nanti harus memilih. Yaitu pada saat KPU akan menetapkan calon perseorangan.
Relawan IN ada yang kecewa. Karena sudah 300-an ribu surat dukungan (surduk) terkumpul. Bahkan masih terus dihimpun pada saat ini. Seharusnya IN menempuh pola AH. Untuk antisipasi jika salah satu jalur terhambat.
Mereka khawatir jalur partai tidak lancar atau tidak cukup gara-gara diborong calon lain. Tapi sumber lain menyebutkan IN hampir pasti mendapat kursi Gerindra, Demokrat, PKB dan beberapa lagi. Jumlahnya bisa mencapai lebih 18 kursi dari 7 parpol yang didekati.
“Jadi dipastikan bisa berlayar sampai waktu pendaftaran nanti, akhir Agustus,” begitu katanya.
Badai sepertinya sudah berlalu. Rapat koordinasi (Rakor) DPD Gerindra se-Kaltim, Minggu (12/5) lalu yang dipimpin langsung Andi Harun menunjukkan bahwa legitimasi AH kembali kukuh. Bahkan dalam Rakor tersebut, 10 DPC Gerindra se-Kaltim sepakat mendukung AH kembali mencalonkan diri dalam Pilwali Samarinda.
Jika menggunakan partai, hampir pasti kursi Gerindra yang paling utama. Pada Pileg 2024, Gerindra merebut 9 kursi di DPRD Samarinda. Jadi sudah cukup memenuhi persyaratan. Apalagi kalau ada partai lain yang bersedia berkoalisi.
Salah satu lawan AH yang hampir pasti maju adalah wakilnya sekarang, Rusmadi Wongso. Mereka sudah pasti “bercerai.” Ketua IKAPAKARTI Kaltim ini akan diusung oleh partainya sendiri, PDIP. Tapi masih harus koalisi, karena kursi PDIP ada 7 dan masih kurang 2.
“Saya Rusmadi Wongso dengan kerendahan hati akan maju ke Pilwali Samarinda. Mohon doa dan dukungannya,” katanya di kantor DPC PDIP Samarinda, Jl Remaja.
Siapa pasangan Rusmadi? Belum terungkap. Saya lihat mantan ketua Bappeda Kaltim, Zairin Zain yang menjadi lawan AH di Pilkada sebelumnya ternyata mendaftarkan diri di Golkar Samarinda. Tadinya dia lebih mengarah ke Pilbup Kukar. Sekretaris DPRD (Sekwan) Samarinda, Agus Tri Sutanto juga akan maju sebagai bakal calon wakil wali kota.
AH juga sudah memastikan dia tidak akan terjun ke Pilgub Kaltim. Dengan demikian kursi Gerindra sebanyak 10 di DPRD Kaltim akan diperebutkan oleh IN, Mahyudin dan Haji Rudy Mas’ud (Harum). Tiga-tiganya punya hubungan erat dengan Prabowo. Jadi siapa yang dapat? Sepertinya tinggal garis tangan. Meski ada yang bilang, IN lebih kuat posisinya.
Kalaulah Harum yang dapat, karena dia sebelumnya ketua Pemenangan Prabowo-Gibran di Kaltim, maka opsi Harum menjadi HARUS (“perkawinan politik” Haji Rudy Mas’ud-Seno Aji) sangat terbuka. Kalau tidak, sekretaris DPD Gerindra dan wakil ketua DPRD Kaltim itu bakal tersisih.
Mahyudin juga memastikan dia maju ke Pilgub Kaltim menggunakan kendaraan partai.
“Sudah tak cukup waktu lagi mengumpulkan surduk jika melalui jalur perseorangan,” katanya berterus terang.
Partai mana yang bakal dinaiki wakil ketua DPD RI ini? Sepertinya dia saat ini sangat intensif berkomunikasi dengan sejumlah partai. Ada yang bilang, salah satu yang hampir pasti adalah PAN. Partai yang dikomandani Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ini, pada Pileg 2024 meraih 4 kursi di DPRD Kaltim.
Masih ada kursi di partai lain, yang bisa direbut. Ada PDIP 9, PKB 6, PKS 4, Nasdem 3, Demokrat dan PPP sama-sama 2 kursi. Siapa yang dapat? Kita lihat situasinya, yang memang sangat dinamis. Keputusan terakhir semua ada di DPP dan tanda tangan ketua umumnya.
TIGA TAHUN JOMBLO
Selain di Samarinda, “perceraian politik” juga terjadi di Bontang. Wali Kota Bontang Basri Rase juga berpisah dengan wakilnya, Hj Najirah, istri almarhum Adi Darma, wali Kota Bontang periode 2011-2016.
Mereka berpisah di ujung jalan. Hubungan sebelumnya cukup baik. Tiba-tiba Basri Rase, yang sebelumnya kader PKB memutuskan maju lewat jalur perseorangan. Sedangkan Najirah tetap melalui partainya, PDIP.
“Saya sudah mendapat restu dari Pak Jenderal (Safaruddin). Beliau mendorong saya untuk maju sebagai bacalon wali Kota Bontang dari PDIP. Soal wakil masih dicari, yang setia dan punya partai,” katanya bersemangat.
Sementara di luar dugaan, Basri Rase bersama pasangan barunya, Chusnul Dhihin dinyatakan KPU Bontang tidak memenuhi syarat (TMS) maju lewat jalur perseorangan karena terlambat mengunggah Model B.1-KWK-Perseorangan di Sistem Informasi Pencalonan (Silon).
“Ya mereka terlambat memenuhi batas waktu submit di Silon,” kata Ketua KPU Bontang, Muzarroby Renfly.
Tidak ada pilihan lain, Basri harus kembali ke jalur partai. Tapi sepertinya tidak gampang Basri kembali ke partainya, PKB. Saat dia menyatakan memilih jalur perseorangan, Basri sempat berujar: “Alamak, ketua DPC itu apa sih? Partai itu butuh figur. Jangankan PKB, Hanura saja saya tinggalkan. Partai yang saya besarkan.”
Yang tak mungkin cerai atau bertahan dengan pasangannya adalah Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud (RM). Soalnya petahana yang satu ini, sampai sekarang belum memiliki wakil. Sekitar dua minggu lagi genap 3 tahun “hidup menjomblo” sebagai wali kota. Siapa calon wakilnya untuk Pilwali 2024? Ada beberapa nama beredar di antaranya Ketua DPRD Abdulloh dan Sekretaris Kota (Sekkot) Muhaimin.
Belakangan ada nama mantan wakil wali kota Heru Bambang juga disebut-sebut. Heru memang sering bersama-sama RM, setidaknya sebagai mentor politik.
Lawan RM sejauh ini belum jelas. Sebagian besar sudah mendaftar di Partai Nasdem yang memiliki 7 kursi di DPRD Balikpapan dan partai lain di antaranya Gerindra 6 dan PDIP dengan 4 kursi. Di situ ada nama M Sa’bani (mantan Sekprov Kaltim), drg Sukri Wahid (mantan anggota DPRD Balikpapan), Ahmad Basir (Ketua Nasdem Balikpapan), Yaser Arafat (Ketua Kadin Balikpapan), Syaima Alaydrus (Putri Bupati Kota Baru) dan Bagus Susetyo (anggota DPRD Kaltim dari Gerindra) serta Sabaruddin Panrecalle (anggota DPRD Balikpapan dari Gerindra).
Peta pertarungan Pilbup di Penajam Paser Utara (PPU) juga seru. Andi Harahap, mantan bupati PPU dari Golkar punya lawan-lawan berat. Selain ada Hamdam Pongrewa (mantan bupati terakhir) yang kabarnya akan berpasangan dengan Ahmad Basir (ketua Nasdem Balikpapan), ada pendatang baru Mudiyat Noor dari Nasdem Kaltim, yang sekarang cukup agresif sosialisasi.
Isu Pj Bupati Makmur Marbun akan maju juga terus menyeruak.
“Sepertinya begitu, gaya dan aktivitasnya mengarah ke sana,” kata seorang staf Pemkab PPU. Apalagi Marbun bulan September nanti sudah memasuki masa pensiun. Ada yang bilang dia akan berpasangan dengan keluarga Bani Mas’ud. Bisa jadi Siti Aisyah Mas’ud meneruskan saudaranya, Abdul Gafur Mas’ud yang terganjal KPK.
Ada kabar tak enak bagi Bupati Kukar Edi Damansyah. Dari Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kemendagri dan KPU, Kamis (16/5) lalu, memberi isyarat bahwa Edi sudah dihitung dua periode menjadi bupati Kukar, sehingga tidak bisa mencalonkan diri lagi. Periode pertama Edi memang menggantikan Rita Widyasari yang terkena kasus hukum.
Jika Edi terganjal, maka peta Pilbup Kukar makin seru. PDIP yang menang di Kukar pasti akan menyorong wakil bupati sekarang, Rendi Solihin. Sementara ada lawan beratnya adalah Dendi Suryadi, putra Kutai mantan Danrem 091/ASN. Jenderal bintang satu ini dari hasil survei Jaringan Jurnalis Indonesia (JJI) berada di urutan teratas. Kita juga menunggu apakah Hasanuddin Mas’ud (HAMAS), ketua Golkar Kukar, yang juga ketua DPRD Kaltim jadi maju ke Pilbup Kukar. Sekali ini benar-benar diuji keberanian “Raja” Mas’ud bertarung di Kota Raja. Biar mandi dicarangi etam hanya kerongo belaka.(*)
